"Jadi, Presiden tidak sembarangan memberi posisi itu kepada BW (Bambang Widjojanto). Presiden sebelumnya sudah mendengar aspirasi-aspirasi dari pihak dalam maupun luar," kata Staf Khusus Presiden SBY Bidang Hukum, Denny Indrayana.
Hal ini disampaikan Denny dalam diskusi bertajuk "KPK dan mafia hukum" yang diselenggarakan oleh Trijaya Network di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat Sabtu (27/11/2010).
Menurut dia, Presiden telah melakukan kajian terkait posisi mana dalam instansi yang ada yang perlu diperkuat.
"Aspirasi-aspirasi dari luar maupun dari dalam tentu didengar oleh Presiden. Oleh karena itu, Presiden melihat ada posisi yang perlu diperkuat dalam hal ini pada Komisi Kejaksaan," ujar pria yang menjabat Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ini.
Dikatakan dia, Presiden memberi jabatan itu kepada Bambang karena dipandang memiliki kemampuan untuk melakukan itu.
"Salah satu bukti kepercayaan Presiden kepada BW adalah Presiden mengirimkan nama BW beserta nama Busyro Muqoddas sebagai dua kandidat yang berhak mengikuti fit and proper test di DPR," papar Denny.
Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Muchtar, menyayangkan apabila Bambang hanya ditempatkan menjadi Ketua Komisi Kejaksaan.
"Kalau memang Presiden memiliki inisiatif untuk memberantas mafia hukum dan tindak pidana korupsi, kenapa seorang BW hanya diberi posisi sebagai Ketua Komisi Kejaksaan. Padahal, posisi itu sangat lemah," kata Zainal.
Menurut dia, dalam Kejaksaan yang melakukan pengawasan lebih banyak diletakkan pada Jamwas sehingga posisi Komisi Kejaksaan ruang geraknya sempit.
"Saya pikir sayang kalau seseorang seperti BW yang punya akuntabilitas dan kredibilitas hanya menempati posisi yang tidak memaksimalkannya untuk bergerak," ujar Zainal.
Presiden SBY menawari Bambang Widjojanto (BW) menjadi Ketua Komisi Kejaksaan. SBY menginginkan BW untuk dapat memperkuat kinerja Komisi Kejaksaan baik itu secara kewenangan, tugas, dan otoritas.
"Saya berharap kepada Bapak Bambang Widjojanto berkenan untuk memimpin Komisi Kejaksaan," ujar Presiden SBY di kepada wartawan usai melakukan Salat Jumat di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (26/11).
Namun, Bambang Widjojanto menolak tawaran Presiden SBY untuk menjadi Ketua Komisi Kejaksaan. Bambang menilai, akan sangat tidak etis ketika dia yang dahulu menjadi panitia seleksi Komisi Kejaksaan, ternyata menjadi anggota komisi tersebut.
Komisi Kejaksaan sendiri hingga kini tak terdengar gaungnya. Komisi yang vakum sejak Maret 2010 ini selama ini bak macan ompong.
sumber- detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar